Presiden Joko Widodo anggarkan Rp186,4 triliun untuk sektor kesehatan dalam RAPBN 2024.
Womenpedia.id – Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2024 untuk sektor kesehatan. Salah satu fokus utama dari alokasi ini adalah mencapai target penurunan prevalensi stunting di Indonesia hingga 14 persen pada tahun 2024.
Alokasi Presiden Joko Widodo Dari RAPBN untuk Mencapai Target Penuruna Prevalensi Stunting
Dalam upaya mencapai target tersebut, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Bapak Hasto Wardoyo, mendorong penggunaan produk lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi dalam mengatasi stunting, serta aktif dalam edukasi pencegahan stunting. Dalam rangka mendukung pencapaian target penurunan stunting 14% pada tahun 2024, Dexa Group berkolaborasi dengan BKKBN untuk mengadakan program Edukasi Bidan dan Intervensi Stunting di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur pada 22 Agustus 2023.
Acara ini dihadiri oleh Kepala BKKBN Bapak Hasto Wardoyo, Bupati Blitar Ibu Rini Syarifah, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Timur Ibu Lestari, serta berbagai pihak terkait lainnya. Bapak Hasto menggarisbawahi peran penting para bidan dalam pencegahan stunting dan mendorong mereka untuk terus mendapatkan edukasi terbaru terkait hal ini.
Dalam kolaborasi ini, Dexa Group juga turut memberikan kontribusi melalui produk HerbaAsimor yang didukung oleh bahan lokal dengan TKDN tinggi. Program ini mendukung produksi ASI dan berdampak positif pada peningkatan kualitas dan kuantitas ASI. Berdasarkan data SSGI, prevalensi stunting di Kabupaten Blitar telah menurun dari 14,5% pada tahun 2021 menjadi 14,3% pada tahun 2022. Bupati Blitar, Ibu Rini Syarifah, mengharapkan upaya ini akan terus menghasilkan dampak positif dalam penurunan angka stunting.
Melalui berbagai kerjasama dan inovasi, Dexa Group dan BKKBN berupaya meraih target penurunan prevalensi stunting. Keberhasilan ini tidak hanya memerlukan kontribusi pemerintah dan lembaga terkait, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak seperti korporasi dan organisasi masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan Indonesia yang bebas stunting dapat terus diperjuangkan.
