Calon Panglima TNI mendapatkan PR mengakhiri konflik Papua.
Womenpedia.id – Laksamana Yudo Margono seorang kepala staf angkatan laut menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang dikabarkan akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.
Selain diharapkan berkomitmen dalam menyelesaikan konflik Papua secara damai, panglima TNI selanjutnya diharapkan mendukung langkah otoritas dan masyarakat sipil dalam mendorong agenda reformasi TNI.
Melansir dari kompas.com, Sejumlah agenda reformasi TNI yang menurut Al Araf perlu mendapat perhatian adalah soal peradilan militer, restrukturisasi Komando Teritorial (Koter), hingga menarik TNI aktif dari jabatan-jabatan sipil yang tidak sesuai undang-undang.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, surat presiden (surpres) pergantian panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (23/11/2022) hari ini.
Dikutip dari Tribunnews, pengamat militer Muradi mengatakan Panglima TNI periode selanjutnya seharusnya memang berasal dari Angkatan Laut.
Hal itu mengingat pimpinan TNI AL belum pernah menjabat pimpinan tertinggi di militer semasa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu juga sekaligus merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.
“Kan dari semenjak Pak Jokowi selama berkuasa dari 2014 sampai hari ini angkatan laut belum pernah menjabat sebagai Panglima,” kata Muradi, Rabu (3/11/2022).
Alasan kuat lainnya yakni berkaitan dengan poros maritim hingga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang memerlukan unsur kekuatan laut.
“Jadi artinya Pak Jokowi momen pergantian panglima ini adalah harusnya dari angkatan laut, semacam given, artinya sudah jatahnya lah,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Yudo Margono mendapatkan pr untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Papua.
Calon Panglimanya TNI Mendapatkan PR mengakhiri Konflik Papua
Permasalahan konflik di Papua yang tak kunjung berakhir dianggap menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) dari Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI.
Bahkan, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyebut konflik di Papua menjadi batu ujian Yudo untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan.
“Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas, dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima mendatang,” ujar Anton dalam keterangan tertulis, Senin.
Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua penting dilakukan. Sebab, masalah di Papua sejauh ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan. Apalagi, kata Anton, situasi di Papua juga masih menjadi masalah keamanan nasional yang signifikan.
Oleh karena itu, ia berharap ke depan ada implementasi yang nyata dalam perubahan pendekatan penanganan konflik di Papua.
“Agar pernyataan tersebut tidak hanya berhenti pada pada kata-kata, maka institusionalisasi dari ucapan tersebut menjadi penting,” ujar Anton.
